Pelantikan & Sumpah Jabatan: Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Desa PDT

Medan, tpp-provsumut - Mendesa PDT Bpk. Yandri Susanto resmi melantik Masyhudi sebagai Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) di Jakarta, Senin (23/2/2026). Pelantikan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pengawasan internal, khususnya dalam pengelolaan dana desa dan program prioritas nasional yang menyasar hingga pelosok Indonesia.

Dalam acara tersebut, turut hadir Wakil Menteri Desa dan PDT, Ahmad Riza Patria. Agenda pelantikan dirangkaikan dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan perjanjian kinerja, serta pakta integritas bagi Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Administrator di lingkungan Kemendes PDT.

Pelantikan ini dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas dan perjanjian kinerja. Ini wujud komitmen dan tanggung jawab moral untuk memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

"Desa kita banyak, dana desa besar, dan program strategis Presiden melalui Asta Cita ke-6 menyasar langsung ke Desa. Karena itu, saya menekankan pentingnya kerja tim yang solid, pengawasan yang kuat, serta integritas yang tidak bisa ditawar", tegas Pak Yandri

Perkuat Tata Kelola dan Cegah Penyalahgunaan Wewenang

Pelantikan Masyhudi sebagai Irjen diharapkan mampu memperkuat fungsi audit, evaluasi, serta monitoring seluruh program Kemendes PDT. Pengawasan yang efektif akan memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Desa dan daerah tertinggal.

Menurut Yandri, sistem pengawasan yang kuat juga menjadi kunci menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Ia memastikan seluruh mekanisme berjalan terbuka dan bebas dari praktik pungutan liar (pungli).

“Pengawasan dilakukan secara ketat bersama guna menjamin tidak ada celah penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

Harapan untuk Irjen Baru Kemendes PDT

Dengan dilantiknya Masyhudi sebagai Irjen Kemendes PDT, diharapkan pengawasan internal semakin optimal dan responsif terhadap potensi risiko penyimpangan. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Kemendes PDT dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Penguatan Inspektorat Jenderal menjadi fondasi penting dalam memastikan Dana Desa, program pembangunan, dan berbagai kebijakan strategis benar-benar memberikan manfaat nyata bagi jutaan masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Amanah ini besar. Tanggung jawab ini nyata. Mari kita tunaikan dengan kerja terbaik untuk Desa dan daerah tertinggal di seluruh Indonesia. 

#yandrisusanto #mendes #menteridesa #desa 

Tonton Video: Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian Desa PDT

KUNJUNGAN MENTERI DESA : Peternakan Terpadu di Kerawang

Menteri Desa PDT saat berkunjung ke Desa Domba di Desa Jomin Timur, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang Minggu, (15/2/2026)

tpp-provsumut - Kementerian Desa PDT memiliki program pengembangan Desa yang disinergikan dengan kearifan lokal. Salah satunya yaitu Desa Domba yang terletak di Desa Jomin Timur, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang.

Desa tematik ini merupakan program "Pemuda Pulang ke Desa" yang ditandai dengan nota kesepahaman pada Minggu (15/2/2026). Kemendes turut menggandeng salah satu peternakan domba yang menggabungkan pengelolaan modern dengan pendekatan ramah lingkungan bernama Kurma Adzwa Farm.

Desa Domba menjadi Desa tematik yang digagas Kemendes PDT mulai dari Desa Padi hingga Desa Nila. Kolaborasi ini turut meliputi pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengembangan peternakan, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusianya.

Program ini sekaligus menjadi penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di lokasi tersebut. Menteri Desa PDT Yandri Susanto bahkan mengagumi konsep peternakan di sana karena terdapat kolam ikan yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Dengan MoU ini, Insya Allah kita akan mengembangkan desa-desa domba seperti desa tematik lainnya," katanya.

Salah satu alasan mengembangkan Desa Domba karena tingginya kebutuhan akan daging hewan ini. Termasuk, kebutuhan saat Lebaran Idul Adha dan juga kebutuhan sehari-hari. Pak Yandri pun melihat kondisi ini sebagai peluang bisnis yang menjanjikan di masa mendatang.

"Olehkrena itu, saya mengajak agar Desa Domba ini direplikasi juga di Desa-Desa lain di Indonesia," pungkasnya.

Simak Video: "Kemendes PDT - Panglima TNI Teken Nota Kesepahaman Kolaborasi Bangun Desa"

Koordinasi Singkat Penguatan Indeks Desa 2026 di Sumatera Utara

 

Kadis PMD Sumut Bpk. H. Parlindungan Pane dalam acara Pembukaan Rakoor Indeks Desa Sumatera Utara Tahun 2026 di Griya Hotel Medan, Rabu (11/02/26)

Bersama TAPM Sumut Bpk. Mhd.Husin Hidayat Siregar dan TAPM Kabupaten Labusel di Griya Hotel Medan, Rabu (11/02/26)

Medan, tpp-provsumut - Rapat koordinasi Indeks Desa (ID/IDM) tahun 2026 fokus pada sinkronisasi data Indeks Desa dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan ketepatan sasaran kebijakan pembangunan. Agenda ini melibatkan Kemendes PDT dan Kemensos untuk memvalidasi data serta penguatan klasifikasi Desa (Sangat Tertinggal hingga Mandiri) berbasis dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi.

Penyusunan dan Penilaian Indeks Desa merupakan langkah strategis dalam mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian Desa secara objektif dan berkelanjutan. Melalui proses pengumpulan data, verifikasi, hingga evaluasi indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kondisi Desa sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Poin-poin penting terkait rapat koordinasi Indeks Desa:

• Tujuan utama: Meningkatkan akurasi data indeks desa untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dan kemandirian Desa.
• Sinkronisasi Data: Pada Januari 2026, Kemendes PDT mengadakan rapat bersama Kemensos untuk sinkronisasi data Indeks Desa dengan DTSEN.
• Dimensi IDM: Pengukuran didasarkan pada Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi.
• Klasifikasi: Hasil rapat digunakan untuk menentukan status desa: Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju, atau Mandiri.
• Tujuan Kebijakan: Hasil IDM digunakan sebagai acuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran bagi pembangunan di tingkat Desa.

Di sela-sela agenda padat Rapat Koordinasi Indeks Desa (ID)Tahun 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara, momen koordinasi ringkas tetap berjalan efektif. Bertempat di Griya Hotel Medan, Rabu (11/02), terlihat kebersamaan antara jajaran pendamping profesional dalam mengawal pembangunan Desa. 

Hadir dalam pertemuan santai namun substansif tersebut, Mhd. Husin Hidayat Siregar selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Provinsi Sumatera Utara. Koordinasi ini difokuskan pada sinkronisasi data dan pemantapan strategi pencapaian indikator kemandirian Desa di wilayah Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2026.

​Kegiatan Rapat Koordinasi ini sendiri dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 11 hingga 12 Februari 2026, dengan agenda utama penguatan akurasi data Indeks Desa sebagai acuan pembangunan pusat dan daerah.

Dalam diskusi ringan ini Bpk. Mhd. Husin Hidayat Siregar mengatakan " Rakor ini penting untuk meningkatkan sinergi dan meminimalisir keterlambatan penginputan data di website resmi Kemendes PDTT " ujarnya.

Download Video Penyusunan dan Penilaian ID